Petisi Ummahat Thoriquna Tolak RUU P-KS

by 15.26


Thoriquna.id (24/02/2019)- Semakin gencarnya kampanye LGBT dan semakin terang-terangan mereka mensosialisasikan ketidak normalan mereka membuat resah para ibu, terkhusus ummahat Thoriquna.

Disela seminar ketahanan keluarga yang mengangkat tema "Memutus Mata Rantai LGBT Selamatkan Generasi" yag bertempat di hotel Aston ummahat Thoriquna membacakan petisi yang menegaskan para ummahat ini geram dengan tindakan abnormal yang terkesan dilegalkan dinegara ini.

Selain penolakan terhadap perilaku menyimpang LGBT, petisi tersebut juga bentuk pernyataan penolakan ummahat Thoriquna terhadap RUU P-KS yang berpotensi melegakan secara hukum tindakan abnormal LGBT.

Berikut petisi lengakpnya:
  

                                                PETISI MUSLIMAT THORIQUNA

Muslimat Thoriquna sebagai saudara perempuan dan Ibu penengak Qoidah Manziliyah, bertekad membentuk rumah tangga sebagai jantung peradaban yang kuat berdasarkan syariat Islam. Untuk ini Kami dengan sepenuh hati akan menjaga dan melindungi Keluarga dan masyarakat dari segala sesuatu yang mengancam dan merusak sendi-sendi syariat serta norma dan kesusilaan.

LGBT adalah perilaku abnormal yang melecehkan syariat dan mengakibatkan penurunan moral, harkat dan martabat manusia, yang mengakibatkan menurunnya kwalitas manusia, runtuhnya ketahanan keluarga dan menghancurkan ketahanan nasional bangsa. Pergerakkannya yang masif akan merusak pola pikir dan logika pemuda menuju jalan liberalisme tanpa arah.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah rancangan perundangan yang secara langsung mengakui, melegalkan dan melindungi gerakan LGBT untuk terus berkembang dan tumbuh di negeri ini.

Maka dengan ini, Kami Muslimat Thoriquna menyatakan :

1. Menolak diakuinya LGBT sebagai komunitas atau Lembaga resmi yang legal di Indonesia.
2. Menolak segala bentuk perangkat hukum yang melindungi gerakan LGBT di Seluruh Indonesia.
3. Menolak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang.
4. Mendukung segala bentuk usaha untuk pemulihan dan pengembalian pelaku LGBT kepada perilaku yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Semoga Allah meridhoi langkah kami.

Muslimat Thoriquna
Sabtu, 23 Februari 2019



Ada Penumpang Gelap Di RUU P-KS

by 05.25

Thoriquna.id (17/02/2019)- Sekertaris Komisi Dakwah MUI Pusat Dr Fahmi Salim, MA, mempertanyakan begitu cepatnya proses akselerasi RUU P-KS dibandingkan RUU lain yang masuk prolegnas 2018-2019. Menurutnya ada pihak-pihak yang merancang, menyusun, mendorong segera disahkannya RUU P-KS ini dan mereka tidak ingin menyianyiakan waktu yang ada.

"Mereka berkaca dalam kasus seperti tahun 2012 sampai 2014 ketika umat Islam bersama komponen-komponen Islam lainnya berhasil menunda atau menggagalkan RUU kesetaraan dan keadilan gender yang sarat dengan nilai-nilai liberalisme, sekularisme dan menihilkan ajaran agama," tegas Fahmi yang juga Wakil Sekjen MIUMI Pusat di Medan (10/2/2019).

Lebih lanjut, Fahmi menyindir pihak-pihak yang dianggapnya penumpang gelap dalam RUU P-KS. Para penumpang gelap ini, menurut Fahmi selalu berteriak 'Saya Pancasila', 'Saya NKRI' tapi menyusun RUU P-PKS sama sekali tidak ada cantolan agamanya apalagi Pancasila. Pancasila lebih sering dipakai untuk menyudutkan umat Islam seolah-olah umat Islam ini tidak Pancasilais tapi giliran menyusun UU, Pancasilanya justru tidak ada apalagi nilai-nilai agama.

Dalam kesimpulannya, Fahmi menegaskan bahwa pihaknya sepakat untuk melindungi korban kekerasan seksual tapi dengan syarat jangan ada ideologi, paham-paham yang bertentangan dengan agama dan Pancasila ikut masuk kemudian menjadi penumpang gelap, kemudian tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

"Dan ini harga mati. Jangan cuma NKRI harga mati tapi syariat Islam juga harus harga mati. Disetiap UU tidak boleh ada yang bertentangan dengan syariat Islam," tandas Fahmi.

Sebelumnya dalam diskusi yang mengambil tema "Bencana RUU P-KS" Dr Abdul Hakim Siagian, SH, Mhum sebagai praktisi hukum pidana yang juga dosen hukum di beberapa universitas. Abdul Hakim menyatakan bahwa RUU P-KS dari naskah akademiknya sendiri sudah tidak jelas dasar hukumnya. Jangankan menggunakan literatur dari kitab suci, misalnya Al-Quran dan Sunnah bahkan Pancasila yang merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukumpun tidak tercantum dalam draft naskah akademik RUU P-KS.

"Pandangan saya RUU ini pantas disebut merupakan test case untuk membentuk hukum di indonesia dengan pendekatan atheisme atau paling tidak konsep di RUU memunculkan fakta bahwa paham sekularisme itu tampaknya mendapatkan posisi dan sekarang mereka berjuang untk mendapatkan legitimasi melalui RUU P-KS," tegas Abdul Hakim.

Talkshow dan diskusi "Bencana RUU P-KS" ini merupakan puncak acara dari program 'Safari Cinta Selamatkan Generasi Islam' yang digagas oleh Liga Muslim Indonesia (LMI) Medan.

Sebelumnya sejak dari tanggal 9 Februari, LMI menggelar acara sosialisasi kenapa RUU P-KS harus ditolak di beberapa masjid yang ada di kota Medan dengan menghadirkan pembicara ustaz Dr Fahmi Salim, MA dan ustaz Budhi Setiawan selaku pembina ormas Thariquna. Dan disetiap akhir acara, pihak panitia menggelar spanduk untuk ditandatangani jamaah sebagai bentuk dukungan menolak disahkannya RUU P-KS.
Diberdayakan oleh Blogger.